Home > Bersentuhan Dengan Hukum > Kompetensi Mahkamah Internasional, ICJ dan ICC

Kompetensi Mahkamah Internasional, ICJ dan ICC

Ada yg berpendapat bahwa dugaan pelanggaran Pemilu dan meninggalnya sejumlah KPPS dapat diajukan kepada Mahkamah Internasional. Bahkan perseteruan seorang lawyer dengan sesosok artis pun kabarnya akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional 😁

Mahkamah Internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ada dua, yaitu International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC)

Bagaimana kompetensi absolut dan apasaja kompetensi relatif masing-masing dari kedua Mahkamah tsb (terkait pihak yg bersengketa, substansi sengketa, dst) dapat dibaca melalui:

https://www.icj-cij.org/en

https://www.icc-cpi.int/

Intinya adalah,

Fungsi utama ICJ ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. ICJ beranggotakan lima belas orang hakim yang menjabat selama sembilan tahun dan dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Contohnya sengketa antara Indonesia dengan Malaysia atas kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan.

Pada tahun 2002, Majelis hakim Internasional Court of Justice (ICJ) di Den Haag akhirnya memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan milik pemerintah Malaysia. Mereka lebih mendasarkan putusannya tersebut karena pemerintah kolonial Inggris jauh lebih aktif menggunakan kedua pulau tersebut ketimbang pemerintah kolonial Belanda.

Sementara kewenangan ICC adalah untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional yang dilakukan secara individu. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu the crime of genocide (pemusnahan etnis/suku bangsa), crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan), war crimes (kejahatan perang), dan the crime of aggression (agresi).

Pada 1999, Slobodan Milosevic divonis oleh ICC untuk Negara-negara Bekas Yugoslavia (ICTY). Milosevic terbukti bersalah sebagai penjahat perang terkait perang di Bosnia, Kroasia, dan Kosovo. Namun, Milosevic keras menyangkalnya. Lima tahun lamanya pengadilan atas diri Milosevic berlangsung. Pada 11 Maret 2006, dia meninggal dunia dalam tahanannya di Den Haag, Belanda karena mengidap serangan jantung.

Kembali kpd dugaan kejahatan kemanusiaan terkait Pemilu, apakah termasuk ke dalam 4 jenis kejahatan internasional? apabila didasarkan atas hasil temuan Komnas HAM, maka jawabannya adalah tidak.

Namun jika pun seandainya, jawabannya adalah iya dan secara subtansi ICC dianggap mempunyai kewenangan menangani dugaan kejahatan kemanusiaan terkait Pemilu, sifat kewenangan itu secara absolut tidaklah serta merta, kecuali Indonesia sebagai tuan rumah atau locus delicti, dianggap ‘Unwilling dan Unable’.

Mahkamah Pidana Internasional baru menjalankan fungsinya apabila Pengadilan
Nasional tidak dapat menjalankan fungsinya
dengan baik, dalam hal ini maksudnya adalah
apabila Pengadilan Nasional tidak mau
mengadili pelaku kejahatan tersebut
(unwilling), atau tidak mampu (unable) mengadili pelaku kejahatan tersebut.

Demikian

Categories: Bersentuhan Dengan Hukum Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
CAPTCHA Image
*