Home > Bersentuhan Dengan Hukum > Logo Sebagai Merek

Logo Sebagai Merek

UU 28/2004 ttg Yasayan bahwa Yayasan adl “suatu badan hukum yg kekayaannya di pisahkan dan diperuntukan utk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusian”.

Nah utk kepentingan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusian. Ada beberapa PT di Indonesia yg kemudian mendirikan Yayasan al :

•PT Unilever mendirikan Univeler Foundation,
•PT Sampoerna mendirikan Putra Sampoerna Foundation,
•PT Djarum mendirikan Djarum Foundation yg menaungi PB Djarum.

Selanjutnya menurut Pasal 9 Ayat (1) UU Yayasan: “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dg memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.”

Dengan demikian, baik secara finansial maupun pertanggungjawaban hukum, Yayasan terpisah dari PT yang mendirikannya.

Nah, terkait dg Logo yg sdg dipermasalahkan KPAI sbg indikasi eksploitasi anak dalam audisi calon atlet bulu tangkis, fakta hukumnya seperti ini,

Yayasan Djarum mempunyai Merek yg didaftarkan secara terpisah dari PT Djarum. Yayasan Djarum ini terdaftar sbg pemilik Merek Djarum kelas 41 utk kelas pelatihan olah raga. Sementara PT Djarum terdaftar sebagai pemilik merek kelas 34 utk produk tembakau.

Apakah PB Djarum sedang mempromosikan PT Djarum dan rokok produksi PT Djarum ?

Tidak, krn PB Djarum menggunakan Merek kelas 41, milik Yayasan Djarum, bukan Merek milik PT Djarum.

Bisa di ricek Logo pada kaos yg dipakai oleh anak-anak pada saat audisi, menggunakan Logo yg mana, kelas merek 34 atau 41? Jika Logo itu adl yg terdaftar sebagi kelas 41, besar kemungkinan KPAI mendasarkan dugaan ekspoitasi anak berdasarkan informasi yg terkesan terburu-buru,

…bahwa Logo pada kaos yg dipakai audisi, sekilas tampak sama dengan Logo Rokok alias kelas merek 34 utk produk tembakau.

Ditambah lagi KPAI terkesan melebihi domainnya, dimana dalam hal adanya dugaan eksploitasi anak, maka KPAI hrs memberikan laporan kepada pihak berwajib dan bukan memutuskan atau memerintahkan ini dan itu kpd PB Djarum.

Jika toh misalnya KPAI, menduga ada sebuah Logo yg rancu, kewenangan menilai Logo sebagai Merek ada pada Departemen Hukum dan HAN, sbg pihak yg menerbitkan sertifikat merek-nya.

Demikian.

Categories: Bersentuhan Dengan Hukum Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
CAPTCHA Image
*